DigiDaily | Data lebih dari 40.000 pegawai Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (Department of Homeland Security/DHS) bocor dan dipublikasikan secara daring. Selain informasi identitas, data tersebut mengungkap layanan dan perangkat teknologi yang dapat diakses para pegawai, termasuk teknologi pelacakan lokasi ponsel dan aplikasi pengenalan wajah berbasis biometrik.
Dikutip dari TechCrunch, Kamis (29/10/2026), data yang bocor mencakup nama, jabatan, alamat email, nomor ponsel, serta lokasi kantor para pegawai.
Sekitar 21.000 catatan berasal dari pegawai Customs and Border Protection (CBP). Sementara itu, sekitar 10.000 catatan terkait pegawai Immigration and Customs Enforcement (ICE) dan unit Homeland Security Investigations (HSI). Kebocoran tersebut juga mencakup hampir 1.000 catatan pegawai Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan siber.
Kelompok peretas yang menggunakan nama Department of Peace mengklaim memperoleh data tersebut dari sistem single sign-on Okta yang digunakan DHS untuk mengelola proses login pegawai. Namun, Okta membantah klaim tersebut dan menyatakan tidak menemukan bukti bahwa data atau sistemnya telah diretas.
Menurut TechCrunch, stempel waktu yang tercantum dalam data mengindikasikan bahwa pencurian kemungkinan terjadi sekitar pertengahan Agustus 2026. Hingga laporan tersebut diterbitkan, belum diketahui secara pasti apakah celah yang dimanfaatkan pelaku telah ditutup.
Dalam catatan yang menyertai data tersebut, kelompok peretas menuliskan, “Mereka punya informasi kami, jadi wajar jika kami punya informasi mereka.”
Data yang dicuri kemudian diserahkan kepada jurnalis sekaligus peretas maia arson crimew, sebelum akhirnya dibagikan kepada DDoSecrets, sebuah kolektif nirlaba yang mengarsipkan dan memublikasikan data yang dianggap memiliki kepentingan publik.
Dilansir dari The Washington Post, Kamis (29/10/2026), kelompok aktivis tersebut merilis basis data yang dapat ditelusuri pada Rabu (28/10/2026). Informasi yang dipublikasikan bahkan mencakup identitas sejumlah penyidik yang bekerja dengan menyamar.
Data Mengungkap Akses ke Teknologi Sensitif
Selain informasi pribadi, basis data yang bocor memuat keanggotaan pegawai dalam grup Active Directory. Sistem ini digunakan untuk mengatur hak akses pengguna terhadap berbagai aplikasi dan layanan internal organisasi.
Sebagian besar pegawai tercatat tergabung dalam grup yang berkaitan dengan akses Microsoft 365. Namun, sejumlah grup lainnya mengindikasikan kemungkinan adanya akses ke teknologi yang lebih sensitif.
Salah satunya adalah Penlink, perusahaan yang mengembangkan teknologi investigasi dan mengklaim mampu melacak lokasi ratusan juta perangkat seluler. Puluhan grup dalam data yang bocor merujuk pada perusahaan tersebut, termasuk satu grup yang memiliki lebih dari 2.000 pengguna di unit HSI.
Selain itu, lebih dari 200 pengguna CBP tercatat berkaitan dengan Mobile Fortify, aplikasi yang menggunakan teknologi pengenalan wajah.
Data tersebut juga menunjukkan bahwa beberapa pegawai DHS, termasuk pejabat senior, tercatat memiliki akses ke ChatGPT.
Sementara itu, sekitar 4.500 pengguna terdaftar dalam grup bernama “Headspace_users”. Namun, Headspace menyatakan bahwa pihaknya tidak menyediakan layanan kepada DHS maupun ICE sejak 2023.
Meski demikian, keberadaan nama pegawai dalam grup akses tertentu tidak serta-merta membuktikan bahwa mereka secara aktif menggunakan teknologi atau layanan tersebut. Data keanggotaan grup hanya menunjukkan keterkaitan dengan sistem pengelolaan akses dan tidak selalu mencerminkan penggunaan aktual.
TechCrunch melaporkan bahwa Penlink tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait temuan tersebut.
DHS Akui Ada Potensi Pelanggaran Keamanan
Menanggapi insiden tersebut, DHS menyatakan telah mengetahui adanya potensi pelanggaran keamanan dan sedang mengambil langkah untuk menanganinya.
“DHS menyadari adanya potensi pelanggaran dan sedang berupaya secara aktif untuk menangani situasi ini dengan cepat dan efektif,” ujar juru bicara DHS kepada TechCrunch.
DHS juga menegaskan bahwa pihaknya menanggapi setiap ancaman keamanan terhadap pegawai dan petugasnya dengan serius. Lembaga tersebut menyatakan akan berupaya memastikan seluruh personelnya terlindungi serta memberikan informasi terbaru kepada publik apabila perkembangan lebih lanjut telah tersedia.
Kebocoran ini menjadi perhatian karena data yang terungkap tidak hanya berkaitan dengan identitas pegawai, tetapi juga informasi mengenai struktur akses dan kemungkinan keterhubungan mereka dengan berbagai teknologi internal. Jika disalahgunakan, informasi semacam ini berpotensi membantu pihak lain memetakan sistem, mengidentifikasi target, atau menyusun serangan siber yang lebih terarah.
Namun, sejauh informasi yang tersedia, belum ada kepastian mengenai sejauh mana data tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak lain maupun apakah akses ke sistem-sistem sensitif benar-benar telah disalahgunakan.
Sumber: TechCrunch dan The Washington Post, sebagaimana dikutip dalam pemberitaan Bisnis.com pada 29 Oktober 2026.
